Abusari Wali: Khawatir dan Prihatin dengan Tingginya Jumlah Pencari Kerja di Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara, Abusari Wali – Ketika tahun 2020 berganti menjadi tahun 2023, angka pengangguran di provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi isu yang semakin mendesak. Abusari Wali, seorang tokoh masyarakat yang peduli dengan kondisi ini, menyampaikan keprihatinannya atas jumlah pencari kerja yang tak kunjung terserap dalam lapangan pekerjaan di provinsi tersebut.
Hal ini menjadi Abstrak dalam Perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin menunjukkan tantangan serius dengan meningkatnya jumlah pencari kerja. Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa terdapat 20.686 pencari kerja terdaftar pada tahun 2020. Sayangnya, hanya 4.27% dari jumlah tersebut, atau sekitar 4.839 orang, berhasil diserap oleh instansi pemerintahan maupun swasta di 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran dan keprihatinan, terutama bagi Abusari Wali, yang merasa bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama yang terdaftar sebagai pencari kerja, menghadapi tantangan serius dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Dalam situasi ini, sekitar 15.847 orang masih berjuang untuk menemukan pekerjaan, menciptakan lingkungan di mana pengangguran terus meningkat.
Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah kurangnya lapangan pekerjaan di sektor-sektor vital seperti pertanian, sawah, ladang, dan perkebunan. Seiring dengan minimnya peluang ini, proses peningkatan perekonomian masyarakat di Sulawesi Tenggara terhambat, dan masalah ini semakin mendalam seiring berjalannya tahun 2023.
Selain itu, peningkatan jumlah lulusan dan kelahiran di Sulawesi Tenggara menambah kompleksitas masalah, memperbesar kesenjangan antara kebutuhan lapangan pekerjaan dan ketersediaan peluang pekerjaan. Oleh karena itu, Abusari Wali mengajukan solusi yang didasarkan pada perhatian penuh terhadap regenerasi bangsa, terutama anak-anak bangsa di Sulawesi Tenggara.
Solusi ini mencakup pembinaan, penguatan mental, dan pembukaan peluang kerja bagi generasi muda. Upaya ini bertujuan agar mereka dapat mandiri tanpa beban mental, memberikan kontribusi positif bagi orang tua, masyarakat, rakyat, dan negara secara keseluruhan. Kepedulian ini juga diperkuat dengan pemahaman bahwa tanggung jawab warga negara adalah fokus utama dalam kabinet senayan di pusat Jakarta, melibatkan tingkat DPRD hingga DPR RI, dan semua pihak terkait di pemerintahan.
Terkait dengan hal ini, perlu adanya dukungan yang kuat dan sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam menanggulangi atau meminimalisir pengangguran di Sulawesi Tenggara. Program-program yang direncanakan perlu diterapkan dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang agar efektif dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kondisi di masa depan di mana rakyat Sulawesi Tenggara dapat menikmati kehidupan ekonomi yang makmur, adil, dan merata.
Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 20.686 pencari kerja terdaftar di wilayah ini. Namun, yang mampu terealisasikan atau menyerap hanya 4.839 orang, atau sekitar 4.27% dari total pencari kerja. Ini mencakup pekerja di instansi pemerintahan maupun sektor swasta di 17 kabupaten/kota di provinsi ini.
Sisa 15.847 orang dari pencari kerja terdaftar masih menghadapi ketidakpastian dalam mencari pekerjaan. Situasi ini diperparah oleh kurangnya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, dan ladang. Keterbatasan penggarapan lahan untuk ekspansi ekonomi menjadi tantangan yang serius.
Cerita ini dapat menjadi arah pembukaan pendahuluan Sulawesi Tenggara dalam proses menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, khususnya terkait dengan pengangguran. Data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 20.686 pencari kerja terdaftar, namun hanya sebagian kecil yang berhasil menemukan pekerjaan. Hal ini menimbulkan keprihatinan, dan Abusari Wali menggarisbawahi urgensi tindakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.
Tadi juga telah disebutkan bahwa Analisis Data atau Data yang dihimpun dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi landasan analisis untuk pemahaman mendalam terkait masalah pengangguran di wilayah tersebut. Dari total 20.686 pencari kerja, hanya 4.27% yang berhasil terserap yaitu 4.839 orang oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.
Belum lagi ditambah keadaan dan kondisi dari berbagai Sektor Pekerjaan Salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan, terutama di sektor-sektor utama seperti pertanian, sawah, ladang, dan perkebunan. Ketidakcukupan peluang kerja di sektor ini telah memberikan dampak serius pada kemampuan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.
Dilihat dari Keadaan Situasi Demografis yang sedemikian rupa, dengan meningkatnya jumlah lulusan dan angka kelahiran, maka Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan tambahan dalam menciptakan peluang pekerjaan yang memadai. Jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti dari angkatan kerja potensial menciptakan tekanan lebih lanjut pada sistem ekonomi, memperumit upaya untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan tenaga kerja.
Solusi dan Tindakan Upaya dalam proses menanggapi tantangan ini, Abusari Wali menekankan pentingnya membina generasi muda Sulawesi Tenggara melalui program pembinaan dan penguatan mental. Selain itu, pembukaan peluang kerja melalui inisiatif pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memberikan alternatif yang konstruktif bagi pencari kerja.
Peran Pemerintah turut ikut serta bersama Abusari Wali dalam kerjasama mengajak masyarakat, rakyat, dan pemerintah sulawesi tenggara, dari tingkat bawah DPRD hingga tingkat atas DPR RI, untuk memperjuangkan aspirasi demi bersatu dalam upaya menanggulangi pengangguran di Sulawesi Tenggara. Keterlibatan dan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait di pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi program-program yang diarahkan pada peningkatan lapangan pekerjaan.
Pendekatan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang, Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup program jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah lulusan dan angka kelahiran di Sulawesi Tenggara semakin menambah tekanan pada kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pembinaan para calon tenaga kerja.
Abusari Wali menggarisbawahi perlunya tanggung jawab bersama dalam menanggulangi masalah pengangguran ini. Pemerintah, mulai dari tingkat DPRD hingga DPR RI, serta semua pihak terkait, harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Regenerasi bangsa, khususnya generasi muda Sulawesi Tenggara, membutuhkan perhatian lebih dalam pembinaan, penguatan mental, serta peluang kerja yang lebih luas.
Langkah-langkah program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang perlu diambil untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa program-program yang direncanakan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan merata dalam kehidupan ekonomi di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara di masa yang akan datang.
Saatnya bagi kita semua untuk bersatu, peduli, dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa di Sulawesi Tenggara. Dengan kerja nyata dan kerjasama semua pihak untuk tindakan kita bersama, kita dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan masyarakat yang lebih makmur, adil, dan merata dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ke tingkat nasional.
Penulis Jurnalis
