CALON DPR RI NOMOR URUT 1

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

HUBUNGI EMAIL ADMIN

admin@abusariwali.com

HUBUNGI KONTAK

+62 821-2413-1879

Caleg Abusari Wali Dorong Pengawasan dan Perlindungan Hak Rakyat dalam Musrenbang 2024

,

Caleg Abusari Wali Dorong Pengawasan dan Perlindungan Hak Rakyat dalam Musrenbang 2024 SulTra Bangkit Edisi Kedua

SULAWESI TENGGARA – Dalam edisi kedua Koran SulTra Bangkit, Calon Legislatif (Caleg) Abusari Wali, yang mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor Urut 1 Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), menyoroti pengawasan dan perlindungan hak rakyat dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tenggara tahun 2024.

Dalam wawancara eksklusif dengan Koran SulTra Bangkit, Abusari Wali menyampaikan pandangannya tentang pentingnya mengakomodasi tatanan kebijakan yang berbasis kearifan lokal. Beliau menekankan bahwa RKPD Sulawesi Tenggara harus dirancang sesuai dengan kebijakan yang memiliki kegunaan langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pentingnya memasukkan nilai-nilai lokal dalam penyusunan RKPD SulTra 2024 adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kearifan masyarakat Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, Musrenbang menjadi forum yang strategis untuk menggali aspirasi rakyat dan menerjemahkannya menjadi langkah-langkah konkret dalam perencanaan pembangunan,” kata Abusari Wali.

Beliau menegaskan bahwa pengawasan dan perlindungan hak rakyat harus menjadi fokus utama dalam proses Musrenbang. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan masyarakat secara merata di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Abusari Wali juga menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam proses Musrenbang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam mengakhiri perbincangannya, Abusari Wali menegaskan bahwa RKPD SulTra 2024 harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, mengutamakan hak-hak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Ia mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkontribusi dalam menyusun rencana pembangunan yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan bagi semua.

 

Penulis Jurnalis